Deparpolisasi Teman Ahok

Fenomena relawan Teman Ahok rupanya membuat anggota partai politik (parpol) ketakutan. Seperti yang dilansir Kompas: “Deparpolisasi ini bahaya dan PDI-P pasti akan melawan deparpolisasi,” kata Prasetio di Gedung DPRD DKI, Selasa (8/3/2016). (Selengkapnya baca: Tanggapi Teman Ahok, PDI-P Akan Lawan Deparpolisasi)

Geli dan mengenaskan membaca pernyataan reaktif tersebut. Anggota parpol yang nalarnya baik-baik saja, tidak mungkin menganggap gerakan Teman Ahok itu adalah upaya deparpolisasi. Lha, wong parpol itu keberadaannya dilindungi Undang-undang, koq sampai berpikir begitu.

Menjadi calon gubernur, walikota, dan bupati melalui jalur parpol maupun independen sama-sama diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Keengganan relawan Teman Ahok terhadap keterlibatan parpol mestinya dinalar sebagai kritik atas melunturnya kepercayaan masyarakat terhadap parpol. Hal itu boleh jadi disebabkan oleh banyak fakta tentang perilaku busuk orang parpol, baik di parlemen, di pemerintahan, di bandara, pub, maupun di kamar hotel. #eh

Bagaimana kepercayaan masyarakat tidak luntur jika orang parpol acapkali mengkhianati konstituennya sendiri. Saat kampanye menebar janji, saat berkuasa sibuk mencari upeti. Ah, sudahlah. Terlalu mudah mencari kasus-kasus yang dilakukan orang parpol di media maupun mesin pencari. Lupakan soal ini!

Sama naifnya jika kita menganggap relawan adalah orang-orang yang bekerja tanpa ada udang di balik bakwan. Tak semua relawan mengandalkan hati nurani. Mereka yang tahu kabar tak tersiar tentang relawan pendukung Jokowi dan Prabowo, paling cuma tersenyum ngenes kalau mendengar koar-koar bahwa relawan itu tulus dan tak menyembunyikan pamrih. Rupanya di antara para relawan itu ada juga yang mencari kesempatan. Ada yang “ngarep” jabatan, hadiah, atau pamrih lainnya. Kebetulan aku terkoneksi dengan beberapa orang relawan dari kedua kubu pada saat copras-capres 2014 kemarin, jadi ya tahu sendirilah bagaimana rupanya “oknum” relawan itu. Sengaja kutulis oknum agar selamat dari sikap reaktif anggota relawan yang mungkin tersinggung denganku, lalu menyebarkan isu devolunteerisasi. 😀

Adalah benar kalau aku anti parpol. Sampai kutulis di bio twitterku. Tetapi tidak benar jika aku percaya dengan deparpolisasi. Parpol itu bagian dari sistem demokrasi negara ini. Meniadakannya sama saja dengan melawan arus demokrasi. Tetapi tak mempercayainya, itu hak asasi.

Begitupun dengan relawan, adalah benar aku tak percaya sepenuhnya dengan mereka, tetapi tidak benar jika aku anti kerelawanan. Aku tak akan pernah bergabung dalam satu partai, itu benar. Sama benarnya dengan keenggananku bergabung dalam sekelompok relawan pendukung calon penguasa. Ketika aku ikut memilih, bukan karena aku sekelompok dengan mereka atau sehaluan dengan parpol. Aku memilih A atau B karena menggunakan hak dan preferensiku sendiri. Tak harus bergabung ke parpol dan atau relawan, untuk menggunakan hak pilih kita.

Kembali ke soal deparpolisasi, sebaiknya parpol mengukur sendiri tingkat kepercayaan masyarakat. Masyarakat makin hari makin kritis dan cermat. Jika yakin kalian jujur dan pantas dipercaya, kerja saja yang benar, penuhi janji-janji politik, lunasi hutang prolegnas, dan sebodoh-bodohnya anggota parpol, jangan nonton bokep, apa lagi tidur saat sidang berlangsung. Itu!

Lalu bagaimana dengan sikapku terhadap pemilihan gubernur DKI? Aku percaya Ahok adalah gubernur DKI Jakarta yang ideal untuk saat ini. Tetapi menyerahkan KTP-ku kepada Teman Ahok, nanti dulu. Aku masih mau melihat siapa lawan Ahok yang cukup kuat menggeser simpatiku.

Kalau cuma penghibur demokrasi, sih bakal aku lepehin. Misalnya Ahmad Dhani, aku nggak bakal memilihnya sebab aku nggak percaya sama dia. Simpel. Yusril? Hm, sempat terpukau pada awal kemunculan, namun waktu dekat dengan presiden, waktu jadi menteri, aku tak melihat gebrakan spesial darinya. Bagaimana dengan calon yang didapat oleh Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah yang meluncurkan Konvensi Calon Gubernur? Ini menarik, tapi terlalu berat untuk mendapatkan calon gubernur yang sesuai dengan preferensi konvensi yang terkesan sektarian itu. Lagipula tujuannya terlalu rendah: menjegal Ahok, bukan tujuan yang visioner dan realistis untuk mengelola DKI Jakarta.

Persoalannya, sekadar mencari lawan Ahok adalah perkara sepele, namun mencari sosok gubernur yang lebih baik dari Ahok, itu cukup berat. Sebab satu-satunya kelemahan Ahok di mata para pembencinya cuma dua: 1. Tutur katanya kasar, 2. Non Muslim. Mendapatkan orang yang tutur katanya sopan dan Muslim, itu mudah. Banyak sekali Muslim yang bertuturkata sopan dan meneduhkan. Tetapi mencari sosok Gubernur yang nonkompromi terhadap korupsi, transparan, disiplin dan berani melawan komplotan politikus busuk? Cukup sulit mencari orang segila Ahok.

image